Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 - Pusat Data …
undang-undang republik indonesia. nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa. presiden republik indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | UU Nomor 28 ... Nov 21, 2015 · View | Penjelasan UU Nomor 28 Tahun 2009. 21 November 2015 / Peraturan / Tags: Undang-undang. Share the Post . About the Author . Pengelola. Related Posts . UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN Ditetapkan 27 Februari 2012 Berlaku 27 Februari 2012 Status Hanya untuk Pelanggan Status Dasar Hukum Hanya untuk Pelanggan Bahasa : Indonesia Tentang Y A Y A S A N Diubah Berdasarkan Undang-Undang ... Diubah berdasarkan Pasal I ayat 2 UU No.28 Tahun 2004 : Pasal 5 (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN … NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 30 ayat (3), Pasal 46, Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 .TAHUN 2009 .. TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang. Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik. Indonesia Tahun 1945 ;. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. (Lembaran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun … UU_NO_28_2009.PDF - Google Drive
PEDOMAN UMUM RETRIBUSI DAERAH - DJPK Kemenkeu
UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, satu dan lain hal A. Pengawasan Perda PDRD sebelum UU Nomor 28 Tahun 2009. 17. c. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang. Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984. Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara NOMOR 27 TAHUN 2009 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Pasal 28. (1) Biaya yang diperlukan BKPM untuk penyelenggaraan PTSP di bidang. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA. YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN. NEPOTISME. BAB 1 . Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Irembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4866);. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang P4jak. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Berkas: Ikon PDF PP No 28 Tahun 2012.pdf. Kontak Kami. PPID Bawaslu RI. 26 Mar 2020 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 28 TAHUN 2020 NOMOR 87/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK .pdf, 3.7 MB 2004 (6) · 2005 (24) · 2006 (43) · 2007 (79) · 2008 (162) · 2009 (175) ( 62,790); UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 (51,123)